Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama peserta Pelatihan Vertical rescue Rinjani 



Lombok Timur, CatataNTB.com  - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama sejumlah mitra menggelar pelatihan vertical rescue evacuation bagi para pelaku pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pelatihan berlangsung selama lima hari, dari 16 hingga 20 Juli 2025, diikuti oleh 22 peserta yang terdiri dari anggota Rinjani Squad, pemandu pendakian (guide), porter, serta personel SAR wilayah Sembalun, Lombok Timur.


Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyebut pelatihan ini sebagai langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola Gunung Rinjani secara menyeluruh.


 “Kolaborasi dan orkestrasi untuk membenahi Rinjani secara serius sudah dimulai. Tidak hanya wacana, tapi sudah berjalan nyata hari ini,” tegasnya saat membuka kegiatan, Rabu (17/7/2025).


Gubernur Iqbal memaparkan tiga langkah strategis yang tengah ditempuh Pemprov NTB bersama para mitra:


1. Pelatihan Vertical Rescue Bersertifikasi Internasional

Dilatih oleh Skygard Indonesia, pelatihan ini memberikan sertifikasi bertaraf internasional kepada para peserta. “Sertifikasi ini menjadi pesan kepada dunia bahwa kita serius dan profesional dalam penanganan keselamatan pendaki,” ujarnya.


2. Pemasangan Rambu Jalur oleh Consina

Pemprov NTB menggandeng produsen perlengkapan outdoor nasional, Consina, untuk memasang rambu dan penunjuk arah di sepanjang jalur pendakian hingga ke puncak. Langkah ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pendaki.


3. Penyediaan Peralatan Penyelamatan Standar Internasional

Peralatan ini akan ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk di kawasan rawan atau dead zone, guna mempercepat respons darurat.


Pelatihan Vertical rescue 



Sementara itu, Kepala Balai TNGR, Yarman, menyambut baik sinergi ini dan menyebut pelatihan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengelolaan Rinjani.


“Selain kegiatan dari Skygard dan Consina, pada 28 Juli nanti Basarnas juga akan memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat, termasuk pelaku wisata trekking,” ungkap Yarman.



Ia juga menambahkan, BTNGR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun penguatan sistem NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pendakian serta mengevaluasi SOP yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.


Sebagai tambahan, BTNGR akan mengadakan perlengkapan pendakian baru dan membangun shelter siaga di Pos 4 Gunung Rinjani.


“Shelter ini akan difungsikan sebagai pos siaga petugas sekaligus tempat penyimpanan perlengkapan penyelamatan,” tambahnya.


Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap tata kelola Gunung Rinjani akan semakin tertata, aman, dan ramah bagi para pendaki, baik dari dalam maupun luar negeri.*