Rapat Paripurna DPRD KLU Pandangan Umum Fraksi 


Lombok Utara, CatatanNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.


Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD KLU, Selasa (23/9/2025), dipimpin Wakil Ketua II DPRD, I Made Kariyasa, S.Pd.H, dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan.


Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan kritis, masukan, serta harapan agar perubahan APBD 2025 benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya langkah tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang belum tuntas, serta mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Fraksi ini juga menekankan pentingnya pemerataan penurunan angka kemiskinan di seluruh kecamatan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.


Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, termasuk pengendalian inflasi. Fraksi ini juga mendorong program ketahanan pangan, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa, dukungan bagi pelaku UMKM, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.


Adapun Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa perubahan APBD 2025 harus difokuskan pada belanja produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Demokrat juga menyoroti perlunya upaya konkret dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih rendah, serta memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan.


Selain tiga fraksi utama tersebut, pandangan strategis juga disampaikan oleh Fraksi Golkar, PNI, serta fraksi gabungan PBB, PKB, dan Keadilan Nasional yang disampaikan oleh Zakaria Abdillah, S.Hi.. Mereka menyoroti berbagai aspek kebijakan fiskal dan pembangunan yang perlu diperkuat untuk mendorong kemajuan daerah secara merata.


Beragam pandangan dari fraksi-fraksi DPRD KLU tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD 2025. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.