Pusaka NTB 


Mataram, CatatanNTB.com – eAktivis politik sekaligus Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi isu dan kritik terkait dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara bijak dan proporsional. Ajakan tersebut disampaikan guna menjaga suasana tetap kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Puspawan menegaskan bahwa perhatian dan kritik publik terhadap pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, berbagai pandangan yang muncul seharusnya dipahami sebagai aspirasi korektif dan konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.

“Setiap kritik tidak dimaksudkan untuk memancing keresahan, memprovokasi masyarakat, ataupun melemahkan legitimasi pemerintah daerah. Tidak ada niat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di NTB,” ujarnya.


Ketua Pusaka NTB Puspawan Annuri, SH.


Ia menilai perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik perlu disikapi secara dewasa dan berimbang. Puspawan mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun mengembangkan isu secara berlebihan di ruang publik, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan sosial.

Menurutnya, pengelolaan isu yang bijak akan membantu mereduksi eskalasi polemik yang dapat berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan. Suasana yang kurang kondusif, kata dia, dapat berdampak pada hubungan sosial antarkelompok masyarakat serta memengaruhi rasa aman dan nyaman warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menjelang momentum Natal dan pergantian tahun, Puspawan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah sebagai tanggung jawab bersama. Ia mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk saling menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan komunikasi yang sehat.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat, PUSAKA NTB, lanjut Puspawan, akan terus menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan pengawasan publik secara objektif dan berimbang. Setiap masukan yang disampaikan akan berlandaskan data, etika, serta semangat membangun, tanpa menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ia berharap isu dugaan pergeseran dana BTT tidak berkembang menjadi polemik yang berlarut-larut, sehingga situasi sosial politik dan roda pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. “Momentum akhir tahun ini semoga dapat dilalui masyarakat NTB dengan rasa aman, damai, dan penuh kebersamaan,” pungkasnya.