DPRD KLU Tindaklanjuti Program Strategis Kampung Nelayan Merah Putih ke KKP RI

 

Lombok Utara, CatatanNTB.com — Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menindaklanjuti program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). Pertemuan tersebut berlangsung bersama jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap guna memastikan peluang Lombok Utara mendapatkan program tersebut.

Ketua DPRD KLU, I Made Kariyasa, S.Pd.H., MM, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui program KNMP. Ia menyebut, proposal usulan dari Lombok Utara telah diterima kementerian, namun masih terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus segera dilengkapi.

“Proposal kita sudah masuk, tetapi masih ada beberapa syarat teknis yang perlu dilengkapi. Ini harus segera ditindaklanjuti karena batas waktu pengajuan 28 Februari 2026,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal itu, pimpinan DPRD meminta Komisi II untuk segera memanggil Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan KLU serta kelompok nelayan dari Desa Sukadana yang diusulkan dalam proposal. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang diminta kementerian.

Program KNMP merupakan program strategis nasional dengan alokasi 1.000 titik di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2025–2026. Setiap titik program memiliki nilai anggaran lebih dari Rp22 miliar yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana nelayan serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap juga mendorong agar Lombok Utara mengusulkan minimal satu kelompok nelayan di setiap kecamatan. Dengan demikian, peluang daerah untuk memperoleh lebih dari satu titik program semakin terbuka.

I Made Kariyasa menilai peluang ini harus disikapi serius, mengingat nelayan tangkap di Lombok Utara masih menghadapi keterbatasan fasilitas serta lemahnya kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, program dari pemerintah pusat seperti KNMP dinilai sangat strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Sangat disayangkan jika program sebesar ini tidak bisa kita dapatkan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat nelayan Lombok Utara. Pemerintah daerah harus benar-benar serius menjemput program ini,” tegasnya.

DPRD KLU berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kelompok nelayan dapat segera terbangun secara konkret, sehingga Program Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Lombok Utara.