Ketua umum lembaga Tunas Muda NTB Muhamad Aminudin 


Oleh: Muhamad Aminudin


Mataram, CatatanNTB.com - Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara digelar, pidato dibacakan, dan semangat nasionalisme kembali dikumandangkan. Namun di tengah berbagai seremoni itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang benar-benar dijawab: apakah Indonesia sungguh sedang bangkit, atau hanya sedang membungkus berbagai krisis dengan narasi pembangunan?

Hari Kebangkitan Nasional berakar pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang dipelopori kaum terpelajar pribumi, terutama mahasiswa STOVIA di Batavia, menjadi tonggak lahirnya kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Tokoh seperti Dr. Soetomo mendorong pentingnya pendidikan, persatuan, dan kesadaran bersama sebagai dasar perjuangan melawan penjajahan.

Meski awalnya bergerak dalam ranah sosial dan kebudayaan, kehadiran Budi Utomo menjadi penanda penting perubahan arah perjuangan bangsa. Perlawanan tidak lagi bersifat sporadis dan kedaerahan, melainkan mulai bergerak menuju cita-cita nasional yang lebih besar.

Semangat itu kemudian berkembang melalui lahirnya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indische Partij yang secara terbuka mulai menuntut keadilan dan kemerdekaan. Puncaknya terlihat dalam momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Dari sanalah kebangkitan nasional menemukan bentuknya yang paling tegas—bukan sekadar kesadaran intelektual, tetapi juga gerakan kolektif melawan ketidakadilan.

Namun lebih dari satu abad kemudian, bentuk ketidakadilan itu tidak lagi hadir dalam rupa kolonialisme klasik. Ia menjelma dalam wajah yang lebih halus: eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, dan krisis lingkungan yang semakin nyata. Di Nusa Tenggara Barat, perubahan bentuk “penjajahan” ini terlihat jelas—bukan dilakukan bangsa asing, melainkan melalui cara pembangunan dijalankan.

NTB kerap dipuji sebagai contoh keberhasilan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Pariwisata tumbuh pesat, investasi meningkat, dan sektor pertanian terus didorong sebagai motor ekonomi daerah. Kawasan Mandalika dijadikan etalase Indonesia di mata dunia, sementara jagung di Dompu dan Bima dipromosikan sebagai kisah sukses ekonomi lokal.

Namun di balik narasi itu, tersimpan realitas yang jauh lebih kompleks.

Di banyak desa sekitar kawasan wisata, masyarakat lokal belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang dijanjikan. Sebagian justru menghadapi tekanan baru: harga tanah melonjak, ruang hidup menyempit, dan akses terhadap sumber daya semakin terbatas. Ketika investor besar datang membawa modal, masyarakat lokal kerap hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pembangunan bergerak cepat, tetapi tidak selalu berjalan adil.

Fenomena serupa terlihat di sektor pertanian, terutama di wilayah Bima dan Dompu. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi pertanian jagung dipromosikan sebagai keberhasilan ekonomi daerah. Produksi meningkat, petani didorong membuka lahan baru, dan jagung menjadi komoditas unggulan.

Tetapi keberhasilan itu menyimpan ongkos ekologis yang besar.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan untuk pertanian jagung telah memicu deforestasi dan memperlemah perlindungan lingkungan. Orientasi ekonomi jangka pendek mendorong pembukaan kawasan hutan secara masif dan mengubah pola sosial masyarakat. Apa yang disebut sebagai “kemajuan” pada akhirnya dibayar mahal oleh lingkungan dan generasi mendatang.

Persoalan di Bima dan Dompu sejatinya bukan sekadar soal pertanian. Ini adalah potret pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka produksi, tetapi abai terhadap daya dukung lingkungan. Lereng-lereng yang seharusnya menjadi kawasan resapan air berubah menjadi lahan tanam musiman. Ketika hujan datang, tanah kehilangan kemampuan menahan air. Banjir dan longsor pun menjadi ancaman tahunan.

Krisis ini semakin nyata karena NTB termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Ancaman banjir, longsor, dan cuaca ekstrem terus meningkat seiring kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat miskin menjadi kelompok paling rentan—mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan, tetapi paling besar menanggung dampaknya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB masih berada di atas rata-rata nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Lebih dari sekadar angka statistik, kemiskinan adalah gambaran nyata tentang terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Ketimpangan itu juga terlihat secara spasial. Pulau Lombok tumbuh lebih cepat dibanding sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, terutama Dompu dan Bima yang justru menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam. Ironisnya, daerah yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

Inilah paradoks pembangunan: daerah kaya sumber daya tidak otomatis menjadi daerah sejahtera.

Di titik inilah kita melihat pola yang sama: pertumbuhan tanpa pemerataan, pembangunan tanpa keberlanjutan. Kebangkitan tampak megah di permukaan, tetapi rapuh di fondasinya.

Lalu, di mana posisi Hari Kebangkitan Nasional dalam semua ini?

Jika jujur, peringatan ini sering kali terjebak dalam seremoni tanpa refleksi. Kita sibuk mengenang sejarah, tetapi enggan membaca realitas. Padahal semangat kebangkitan yang diwariskan para pendiri bangsa bukan hanya tentang melawan penjajah, melainkan juga tentang membangun kedaulatan—atas tanah, sumber daya, dan masa depan bangsa sendiri.

Dalam konteks NTB, kebangkitan nasional seharusnya dimaknai sebagai keberanian mengoreksi arah pembangunan. Kita perlu berani mengatakan bahwa tidak semua pertumbuhan adalah kemajuan. Kita juga perlu mengakui bahwa ada yang salah ketika hutan habis demi jagung, laut tercemar demi pariwisata, dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Kebangkitan sejati tidak diukur dari seberapa banyak proyek dibangun, melainkan dari seberapa adil manfaatnya dirasakan masyarakat. Ia bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Dalam bahasa sederhana: apakah pembangunan benar-benar membuat hidup masyarakat lebih baik tanpa merusak masa depan mereka?

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya bukan sekadar momentum mengenang masa lalu, tetapi juga kesempatan menentukan arah masa depan. Jika kita berani jujur melihat realitas, maka kebangkitan itu masih mungkin terwujud.

Tetapi jika kita terus menutup mata, maka yang kita rayakan setiap 20 Mei bukanlah kebangkitan—melainkan ilusi.