Gubernur LIRA NTB, Zainudin. SH


Lombok Utara, CatatanNTB.com - Persoalan krisis air bersih yang melanda Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus menuai sorotan. Aksi demonstrasi warga yang digelar belum lama ini dinilai menjadi sinyal kuat atas kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penyelesaian kebutuhan dasar tersebut.


Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB, Zainudin, menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan air bersih di Gili Meno, terutama sejak skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berjalan.


Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat. Padahal air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.


“Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sepertinya kurang serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Desa Gili. Sejak adanya KPBU hingga sekarang belum ada penyelesaian yang baik,” ujarnya.


Ia menyoroti adanya informasi mengenai perusahaan yang terlibat dalam kerja sama tersebut diduga memiliki persoalan perizinan. Bahkan, disebut terdapat izin yang tidak lengkap maupun izin yang dihentikan, namun aktivitas penarikan pembayaran kepada masyarakat tetap berjalan.


Zainudin menilai kondisi tersebut berpotensi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.


“Kita mendapatkan informasi ada perusahaan yang berkontrak tetapi izinnya belum lengkap. Kalau memang demikian, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” katanya.


Selain mengkritisi persoalan regulasi, Zainudin juga menyoroti sikap manajemen baru PDAM yang menurutnya seharusnya mampu mengambil langkah evaluatif dan menghadirkan solusi. Sebab, direktur baru dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan sebelumnya sehingga memiliki ruang untuk mengambil kebijakan yang lebih objektif.


Menurutnya, langkah evaluasi lebih dibutuhkan dibanding sekadar pernyataan mengenai persoalan teknis seperti pembangunan pipa bawah laut maupun atas laut.


“Kalau ada persoalan teknis, itu bisa dibahas. Tapi yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kemauan dan solusi nyata,” tegasnya.


Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah serius, pihaknya mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. LIRA NTB bahkan membuka kemungkinan melaporkan para pemangku kebijakan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat.


“Kalau situasi ini terus seperti sekarang, kami akan mempertimbangkan langkah hukum dan mendorong aparat penegak hukum mengusut persoalan ini agar tidak merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.