Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kunjungi PMI NTB di Malaysia 


Malaysia, CatatanNTB.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menemui langsung ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang bekerja di sejumlah perkebunan kelapa sawit besar di Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran.

Kunjungan dilakukan di dua lokasi utama, yakni Perkebunan Krau di Pahang dan kawasan perkebunan di Selangor. Di Pahang, Gubernur Iqbal diterima oleh jajaran manajemen FGV Holdings Berhad, FELDA, dan FPM Malaysia. Sementara di Selangor, rombongan Pemerintah Provinsi NTB disambut manajemen SD Guthrie.

Di hadapan ribuan PMI dan pihak perusahaan, Iqbal mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah menyiapkan skema pembiayaan resmi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pekerja migran. Program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir saat proses keberangkatan ke luar negeri.

“Kami ingin memastikan masyarakat NTB dapat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa terbebani utang yang memberatkan. Lewat dukungan perbankan dan skema pembiayaan resmi, calon PMI harus bisa berangkat dengan lebih aman, terencana, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Iqbal, Jumat (19/6/2026).

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki itu juga menyoroti persoalan pengelolaan keuangan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pekerja migran. Menurutnya, tidak sedikit PMI yang telah bekerja bertahun-tahun di luar negeri namun belum mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga secara signifikan.

“Kami prihatin ketika ada PMI yang berangkat dalam kondisi ekonomi terbatas, dan setelah bertahun-tahun bekerja masih kembali dengan kondisi yang sama. Karena itu, kami ingin mendorong budaya menabung, investasi, dan pengembangan usaha produktif,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya. Program tersebut diharapkan mampu membantu pekerja migran mengelola pendapatan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, pemerintah juga mulai mengkaji penguatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengatakan konsep Sekolah Rakyat menjadi salah satu opsi yang tengah disiapkan untuk mendukung pendidikan keluarga pekerja migran.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri jajaran direksi Bank NTB Syariah, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala BKPMD, Kepala Biro Perekonomian, Tim Ahli Gubernur, serta perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB untuk memastikan pekerja migran tidak hanya terlindungi selama bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kesempatan membangun masa depan ekonomi yang lebih baik bagi diri dan keluarganya.