Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram ( UMMAT) DR MUHAMMAD ALI IHSAN MSI


Mataram, CatatanNTB.com – Wacana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal maju sebagai calon Ketua KONI NTB mendapat pandangan positif dari kalangan akademisi.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. Muhammad Ali Ihsan, menilai sepanjang pencalonan tersebut membawa kemaslahatan bagi semua pihak dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI, tidak ada alasan untuk mempersoalkannya.

“Saya kira hal dimaksud, kalau memang membawa kemaslahatan bagi semua pihak demi kemajuan NTB dan tidak melanggar AD/ART KONI, kenapa tidak Pak Gubernur NTB sebagai Ketua KONI periode dimaksud,” ujar Muhammad Ali Ihsan saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, secara regulasi, ketentuan mengenai larangan pejabat publik menduduki kepengurusan organisasi olahraga telah berubah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Ia menyebut, dalam ketentuan terbaru tersebut tidak lagi terdapat larangan bagi kepala daerah untuk menjadi pengurus organisasi olahraga. Bahkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah menyampaikan bahwa pejabat publik, termasuk gubernur, diperbolehkan menjadi pengurus maupun pimpinan KONI sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan dipilih melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

“Secara legalitas formal hukum negara, jabatan tertinggi oleh kepala daerah diperbolehkan. Yang penting tetap memenuhi syarat kompetensi dan dipilih melalui mekanisme organisasi,” jelasnya.

Meski demikian, Muhammad Ali Ihsan mengakui bahwa AD/ART serta prinsip independensi organisasi tetap perlu diperhatikan untuk menghindari potensi benturan kepentingan atau conflict of interest.

Menurutnya, dalam praktiknya, sejumlah daerah maupun keputusan internal organisasi dapat membatasi posisi tertentu, seperti ketua harian atau bendahara, agar tidak mengganggu tugas utama pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, pembatasan tersebut menurutnya tidak serta-merta menghilangkan legalitas kepala daerah untuk menduduki posisi pimpinan tertinggi organisasi olahraga, sepanjang seluruh ketentuan organisasi dan mekanisme pemilihan dipenuhi.

Ia menilai, posisi Gubernur NTB sebagai Ketua KONI NTB justru dapat memberikan kemudahan dalam membangun koordinasi dan konsolidasi, khususnya dalam mempersiapkan NTB menghadapi berbagai agenda olahraga nasional ke depan.

“Bahkan akan menjadi memudahkan dan menggembirakan serta nyaman berkonsolidasi dengan Gubernur NTT untuk menyukseskan PON yang akan datang,” katanya.

Akademisi senior yang pernah menjabat Dekan FISIPOL dua periode ini menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan dan prestasi olahraga membutuhkan kolaborasi kuat antara KONI, pemerintah daerah, atlet, pelatih, cabang olahraga, serta seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, menurutnya, perdebatan mengenai figur yang akan memimpin KONI NTB sebaiknya diarahkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kemajuan olahraga NTB dan kesiapan menghadapi agenda olahraga nasional mendatang.

“Yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan KONI ke depan mampu membawa kemajuan bagi olahraga NTB dan memberikan manfaat bagi atlet serta masyarakat,” pungkasnya.