Sekolah Paralegal Pengurus Wilayah Muhammadiyah ( PWM ) NTB


Mataram, CatatanNTB.com — Sekolah Paralegal perdana di Nusa Tenggara Barat digelar untuk memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan hukum. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemateri, termasuk mantan pimpinan KPK RI sekaligus Dewan Pakar Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Bambang Widjojanto. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, pada 28-31 Agustus,2026. Di Mataram.


Ketua Bidang Hukum dan HAM serta MDMC PWM NTB, Dr. Ruslan Abdul Gani, mengatakan keberadaan paralegal sangat penting mengingat kompleksitas persoalan hukum di NTB, mulai dari konflik agraria hingga persoalan pekerja migran.

Menurut Ruslan, perkembangan NTB sebagai destinasi pariwisata dunia turut berpotensi memunculkan sengketa pertanahan dan berbagai konflik lainnya.


“NTB yang merupakan tujuan pariwisata dunia sudah barang tentu banyak menimbulkan konflik, baik konflik agraria maupun konflik lainnya. Klaim-mengklaim tanah begitu semarak, tiba-tiba muncul sertifikat, sporadik di atas sporadik,” ujar Ruslan.


Ia juga menyoroti persoalan pekerja migran yang masih menghadapi berbagai kasus, seperti penyiksaan, tidak dibayarkan gaji, hingga meninggal dunia.


Karena itu, Ruslan menilai tugas paralegal sangat kompleks. Para paralegal dituntut cermat, teliti dan memahami batas kewenangan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.


Ruslan berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan perdana. Ia mendorong Sekolah Paralegal dapat diperluas minimal ke 10 kabupaten/kota di NTB serta dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan.


“Harapan kami kegiatan paralegal tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami berharap kegiatan semacam ini juga bisa dilaksanakan minimal di 10 kabupaten/kota se-NTB,” tegasnya.