Jakarta, CatatanNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas sejumlah kebijakan dan program pembangunan yang dinilai berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026), NTB meraih tiga penghargaan sekaligus.

NTB menjadi Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar.

Anggaran itu terdiri dari Rp6 miliar untuk program bedah rumah bagi 300 rumah, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi refleksi atas arah kebijakan Pemprov NTB yang selama ini difokuskan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat.

“Alhamdulillah, kali ini kami mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, penghargaan tersebut tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan NTB pada tiga sektor tersebut dinilai memiliki arah yang jelas.

“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” jelasnya.

Bedah Rumah Sasar Desa Kemiskinan Ekstrem

Pada program pembangunan 3 juta rumah, Pemprov NTB memberikan perhatian terhadap program bedah rumah, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Iqbal mengatakan persoalan hunian menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Karena itu, perbaikan kualitas rumah masyarakat menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.

“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” katanya.

Pemprov NTB berharap program tersebut tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

Sementara di sektor pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satunya melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan diberi kesempatan ditempatkan di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.

“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” jelas Iqbal.

Ia menegaskan, apresiasi dari Kemendagri harus menjadi pemacu agar berbagai kebijakan tersebut menghasilkan capaian konkret sesuai target.

“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.

Sejalan dengan Tiga Pilar Pembangunan NTB

Iqbal menjelaskan, kebijakan yang mendapat apresiasi tersebut sejalan dengan tiga pilar utama pembangunan NTB.

Pilar pertama adalah pengentasan kemiskinan, antara lain melalui program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan turun menjadi satu digit pada 2030.

Pilar kedua adalah ketahanan pangan, sedangkan pilar ketiga adalah menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” kata Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk mengonsolidasikan kepala daerah bersama unsur Forkopimda dalam membahas agenda Indonesia Asri, termasuk penanganan sampah dan penataan lingkungan.

Ia berharap dukungan yang diperoleh pemerintah daerah melalui apresiasi tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu wilayah yang terdampak bencana.

Kabupaten dan Kota di NTB Juga Berprestasi

Selain penghargaan tingkat provinsi, sejumlah kabupaten dan kota di NTB juga meraih penghargaan pada berbagai kategori.

Pada kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Kabupaten Sumbawa Barat meraih Terbaik 2 tingkat kabupaten. Sementara pada tingkat kota, Kota Mataram meraih Terbaik 2 dan Kota Bima Terbaik 1.

Untuk kategori akses pendidikan dan pelayanan pendidikan, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram masing-masing meraih Terbaik 3. Kota Bima meraih Terbaik 1.

Pada kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Kabupaten Lombok Utara meraih Terbaik 3, sedangkan Kota Mataram menjadi Terbaik 1 tingkat kota.

Sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kota Mataram meraih Terbaik 1 tingkat kota.

Rangkaian penghargaan tersebut melengkapi capaian NTB di tingkat provinsi sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah di berbagai jenjang dalam memperkuat pelayanan dasar dan program pembangunan yang menyasar kebutuhan masyarakat.