Bapenda Lombok Utara terapkan aplikasi PERSADA 


LOMBOK UTARA, CatatanNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menerapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah melalui aplikasi PERSADA. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan transaksi usaha, menekan potensi kebocoran pajak, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan aplikasi tersebut ditandai dengan sosialisasi dan peluncuran digitalisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., di Hotel Sira Beach, Rabu (11/11/2026).

Program yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU ini melibatkan 50 pelaku usaha hotel dan restoran sebagai peserta awal atau proyek percontohan (pilot project).

Kepala Bapenda KLU, Tridarma Sudiana, mengatakan aplikasi PERSADA merupakan sistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Malang dan diberikan secara gratis kepada Pemkab Lombok Utara.

Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara daring tanpa harus mendatangi kantor Bapenda. Setiap pembayaran juga langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tidak hanya mempermudah pembayaran, aplikasi PERSADA juga memungkinkan pemerintah daerah memantau transaksi usaha secara digital. Pada sektor perhotelan, misalnya, sistem dapat mencatat penjualan kamar berdasarkan jenis dan jumlah kamar yang terjual.

Dengan pencatatan tersebut, pemerintah daerah memiliki data transaksi yang lebih terukur sebagai dasar pengawasan dan pencocokan laporan pajak dari masing-masing wajib pajak.

"Melalui aplikasi ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk membayar pajak. Pembayaran bisa dilakukan secara daring dan langsung masuk ke RKUD. Transaksi usaha juga dapat tercatat dalam sistem sehingga pengawasan penerimaan pajak menjadi lebih optimal," jelas Tridarma.

Ia menyebutkan, dari sekitar 1.800 wajib pajak yang terdaftar di Lombok Utara, sebanyak 50 wajib pajak menjadi sasaran penerapan tahap awal.

Bapenda akan memfasilitasi pemasangan dan instalasi aplikasi pada sistem yang digunakan masing-masing pengelola hotel dan restoran. Para pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan teknis selama proses sosialisasi dan uji coba.

Untuk memastikan sistem berjalan optimal, Bapenda berencana menyiapkan pusat kendali atau command center. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk memantau operasional aplikasi serta aktivitas pelaporan wajib pajak setiap hari melalui petugas khusus.

Tridarma berharap para pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif selama proses uji coba, termasuk memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi operasional usaha di daerah.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan, digitalisasi melalui aplikasi PERSADA bukan sekadar perubahan teknologi pembayaran pajak, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola pendapatan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu meninggalkan pola pengelolaan konvensional dan beralih ke sistem yang lebih terintegrasi, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya mengandalkan pola dan mekanisme konvensional. Pengelolaannya harus terus dikembangkan melalui sistem yang lebih terintegrasi, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Najmul.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha hotel dan restoran agar tertib menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Najmul menekankan bahwa pajak yang dibayarkan konsumen bukan merupakan pendapatan pribadi pelaku usaha, melainkan kewajiban yang harus disetorkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat dan para pelaku usaha bukan sekadar angka dalam penerimaan daerah. Di dalamnya terdapat kontribusi nyata bagi keberlangsungan pembangunan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.

Bahkan, penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran juga memiliki keterkaitan dengan kontribusi pembangunan di tingkat desa melalui mekanisme pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Karena itu, Najmul meminta Bapenda memperluas sosialisasi aplikasi PERSADA kepada seluruh wajib pajak. Ia berharap digitalisasi justru memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha, bukan menambah beban administrasi.

Melalui penerapan sistem tersebut, Pemkab Lombok Utara menargetkan pengelolaan pajak daerah semakin transparan dan terukur. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat memperkuat PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.