Lombok Barat, CatatanNTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan praktik korupsi di daerah. Melalui Inspektorat, Pemkab mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi bertajuk “Pencegahan Korupsi” yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/9/2025).


Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, hadir sebagai narasumber tunggal dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan masih banyak titik rawan korupsi yang perlu diwaspadai di daerah.


“Titik-titik rawan itu antara lain praktik ‘uang ketok’ dalam pembahasan dan pengesahan APBD, pembagian jatah proyek, dana aspirasi, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan dan pelayanan publik. Semua itu harus dikawal agar tidak menjadi celah korupsi,” papar Dian.


Menurutnya, KPK saat ini menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, supervisi, serta mendorong penegakan sanksi bagi pelaku korupsi. Ia menambahkan, strategi pencegahan juga dilakukan secara ofensif, baik melalui langkah taktis berbasis data, kolaborasi digital, maupun strategi sistematis seperti perbaikan regulasi dan penguatan koordinasi lintas sektor.


“Fokus kita adalah menutup titik rawan korupsi, menyelamatkan keuangan negara, dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” tegas Dian.


KPK juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam pengelolaan belanja daerah, termasuk terkait tenaga honorer. “Ke depan, komposisi belanja pegawai jangan lebih dari 30 persen dari total APBD. Ini penting agar anggaran tidak habis untuk belanja rutin saja,” ujarnya.


Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.


“Kegiatan ini bagian dari upaya kami untuk lebih baik dari sebelumnya. Kami berusaha memanfaatkan data secara maksimal dan mengurangi pembayaran langsung, agar potensi korupsi bisa ditekan. Namun, kuncinya tetap ada pada integritas kita masing-masing,” ungkapnya.


Selain jajaran kepala OPD, kegiatan ini juga diikuti para camat, perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKAD), Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lombok Barat, serta pimpinan dan ketua fraksi DPRD.


Tidak hanya sosialisasi, Inspektorat Lombok Barat juga menyelenggarakan pelatihan investigasi selama tiga hari khusus bagi auditor, dengan menghadirkan narasumber dari KPK.