KBMLU Minta Kadispar KLU diganti 


Lombok Utara, CatatanNTB.com — Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) menilai kinerja Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara gagal menghadirkan dampak nyata terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini dinilai mengancam keberlanjutan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah.

KBMLU mengungkapkan, berdasarkan data kunjungan wisatawan dalam 10 tahun terakhir, pariwisata Lombok Utara menunjukkan tren stagnasi. Hingga tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan belum mampu menyamai capaian tertinggi pada 2017 yang mendekati satu juta kunjungan.

“Fakta ini menunjukkan bahwa berbagai program promosi, festival, dan kebijakan yang dijalankan Dinas Pariwisata belum menghasilkan lompatan signifikan,” tegas Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, Selasa (6/1/2026).

Menurut Abed, alasan pemulihan pasca-pandemi tidak bisa dijadikan pembenaran. Ia menilai peningkatan wisatawan yang terjadi belakangan lebih bersifat alami dan nasional, seiring dibukanya kembali penerbangan serta aktivitas ekonomi, bukan hasil terobosan kebijakan khas Lombok Utara.

“Pariwisata Lombok Utara tidak tumbuh dari program Dispar yang hanya bersifat kosmetik. Jika sektor ini tidak dipercepat pertumbuhannya, maka PAD juga terancam stagnan. Ini bukan lagi evaluasi ringan, tetapi soal keberanian Bupati mengganti Kadis Pariwisata yang tidak berdampak,” ujarnya.

KBMLU juga menyoroti ketergantungan pariwisata Lombok Utara terhadap kawasan Gili. Sementara itu, pengembangan destinasi daratan dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. Kondisi tersebut membuat pariwisata Lombok Utara rapuh, tidak inklusif, dan belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas.

Dampak stagnasi pariwisata ini, kata KBMLU, dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di tingkat bawah.

“Kami di lapangan tidak merasakan dampak program pariwisata. Wisatawan tidak bertambah, penghasilan juga tidak menentu bahkan menurun. Pelaku kecil seperti kami jarang dilibatkan,” ungkap Ibu Mina, pelaku pariwisata sekaligus penjual ikan bakar di Dusun Pandanan, Desa Malaka.

KBMLU menilai kegagalan meningkatkan kunjungan wisatawan berbanding lurus dengan kegagalan memaksimalkan PAD sektor pariwisata. Jika dibiarkan, Lombok Utara dinilai berpotensi kehilangan momentum dan daya saing di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata nasional.

Atas dasar itu, KBMLU menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Bupati Lombok Utara segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Pariwisata, menghentikan program seremonial yang tidak berdampak langsung, menyusun strategi pariwisata baru yang terukur dan berbasis data, serta membuka target, capaian, dan penggunaan anggaran pariwisata secara transparan kepada publik.

“Mempertahankan Kadis Pariwisata yang gagal sama saja dengan mempertaruhkan masa depan PAD Lombok Utara. Bupati harus memilih, menyelamatkan pariwisata dan rakyat atau mempertahankan status quo yang merugikan daerah,” tutup Abed.

KBMLU menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui advokasi publik, aksi mahasiswa, serta tekanan politik yang konstitusional demi memastikan sektor pariwisata Lombok Utara benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat.