Kongres Wilayah Ke- VI Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah NTB 


Mataram – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Seorang tokoh perempuan inspiratif asal NTB ditetapkan sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) KPI NTB untuk periode kepengurusan tahun 2026.

Penetapan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan peran perempuan di daerah, khususnya dalam mendorong kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Terpilihnya figur perempuan ini dinilai bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan simbol kebangkitan representasi perempuan dalam kepemimpinan gerakan sosial di Nusa Tenggara Barat. Dukungan dan ucapan selamat pun mengalir dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan, organisasi masyarakat, hingga warganet melalui media sosial.

Kehadiran perempuan di posisi strategis Sekwil KPI NTB diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam mengawal isu-isu krusial, seperti perlindungan hak perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta penguatan ekonomi keluarga di tingkat akar rumput.

Dalam sambutan perdananya, Sekwil KPI NTB terpilih Muhmudahkalla, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya mendukung program-program berkelanjutan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

“Ini bukan hanya amanah bagi saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh perempuan NTB agar semakin berani bersuara, berdaya, dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Penunjukan ini berlangsung di tengah dinamika dan transisi kepemimpinan daerah NTB periode 2025–2030. Dengan rekam jejaknya sebagai aktivis dan pemikir yang konsisten memperjuangkan isu perempuan, publik menaruh harapan besar agar KPI NTB di bawah kepemimpinan barunya mampu melahirkan lebih banyak pemimpin perempuan inspiratif, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Momen ini menjadi awal yang positif bagi gerakan perempuan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026, sekaligus menandai dimulainya fase baru perjuangan menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan berdaya.