Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan LKPJ pada Paripurna DPRD KLU 


Lombok Utara, CatatanNTB.com – Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin (30/3/2026). Penyampaian laporan tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus arah pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Najmul mengapresiasi DPRD atas peran aktif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan selama tahun anggaran 2025.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, yang disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Najmul menjelaskan, dokumen LKPJ yang disampaikan merupakan ringkasan dari laporan lengkap yang disusun berdasarkan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pemerintah daerah mengusung visi pembangunan “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju”, yang dijabarkan ke dalam lima misi utama. Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis pariwisata, sektor agraris dan UMKM, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan perspektif gender dalam pembangunan.

Dalam pemaparannya, Najmul mengungkapkan sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif, terutama pada angka kemiskinan yang terus menurun selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Lombok Utara turun dari 25,80 persen pada 2023, menjadi 23,96 persen pada 2024, dan kembali menurun ke 20,74 persen pada 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 68,64 pada 2024 menjadi 69,63 pada 2025, yang mencerminkan membaiknya kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,220 triliun, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp1,208 triliun atau 93,55 persen dari target.

Untuk pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mencapai Rp110,27 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar dengan realisasi 100 persen.

“Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Najmul.

Ia menambahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp127,96 miliar.

Melalui penyampaian LKPJ tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa mendatang.

Alternatif Judul Menarik

Kemiskinan KLU Turun, LKPJ 2025 Disorot DPRD

Najmul Paparkan Capaian KLU, Kemiskinan Menurun

LKPJ 2025 KLU: Kemiskinan Turun, IPM Naik

Bupati Najmul Ungkap Tren Positif Ekonomi KLU

Pendapatan KLU Rp1,2 Triliun, Kemiskinan Menurun