![]() |
| Mensos RI Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) kunjungan di Sekolah Rakyat Centra Paramita Mataram NTB |
Mataram, CatatanNTB.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan tersebut menyasar penyandang disabilitas, keluarga miskin, hingga warga yang kesulitan mengakses dokumen penting seperti ijazah, surat nikah, dan kartu keluarga.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri agenda di Mataram. Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak hanya berbentuk kebutuhan dasar, tetapi juga solusi atas persoalan sosial yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Bantuan ini memang ditujukan untuk kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan. Bisa penyandang disabilitas, keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya, hingga pasangan yang sudah menikah tetapi belum memiliki surat nikah maupun KK,” ujarnya.
Untuk mempercepat layanan kepada masyarakat, Gus Ipul mendorong seluruh kepala desa agar mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di masing-masing desa. Menurutnya, Puskesos menjadi pintu pertama bagi warga yang menghadapi persoalan sosial agar segera masuk dalam sistem penanganan pemerintah.
Ia menjelaskan, jika persoalan tidak dapat ditangani di tingkat desa, maka bisa diteruskan ke pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui pola kolaborasi berjenjang.
“Kalau desa tidak bisa membantu, silakan naik ke kabupaten. Kalau kabupaten belum bisa, ke provinsi. Jika masih belum tertangani, pemerintah pusat siap berkolaborasi untuk mencarikan solusi,” tegasnya.
Gus Ipul menekankan, penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial tidak harus selalu bergantung pada APBD maupun APBN. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi dan sektor swasta, dinilai sangat efektif untuk menjangkau masyarakat yang belum masuk dalam skema bantuan resmi pemerintah.
Ia mencontohkan, pada tahun lalu Kementerian Sosial bekerja sama dengan platform donasi Kitabisa.com untuk membantu lebih dari 300 pasien yang biaya pengobatannya tidak tercover skema BPJS Kesehatan. Nilai bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari Rp13 miliar.
“Ini bukti bahwa banyak hal bisa kita bantu selama ada kemauan untuk berkolaborasi. Tidak semuanya harus menggunakan APBN atau APBD,” katanya.
Selain itu, Gus Ipul mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan gubernur baru yang dinilai serius membenahi validitas data masyarakat miskin dan rentan. Ia menyebut, akurasi data menjadi fondasi penting agar tidak ada lagi warga yang tercecer dari bantuan pemerintah.
Menurutnya, masih banyak keluhan dari berbagai daerah terkait keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anak, kebutuhan bahan pokok, hingga warga miskin yang belum terdata dalam sistem bantuan sosial.
“Yang paling penting adalah memastikan data kita akurat, sehingga tidak ada lagi keluarga yang membutuhkan tetapi tidak tersentuh bantuan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Ipul menegaskan bahwa strategi utama pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga langkah utama, yakni mengurangi pengeluaran keluarga, menambah pendapatan, dan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Ia menyebut, program seperti Sekolah Rakyat, bantuan atensi sosial, serta penguatan peran desa menjadi bagian dari strategi besar pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya ada tiga, bagaimana kita mengurangi pengeluaran keluarga, menambah pendapatan, dan memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan,” pungkasnya.

0Komentar