Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Musrenbang NTB 2026


Mataram, CatatanNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menempatkan pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan daerah menuju visi “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.”

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Iqbal menyebut tantangan terbesar NTB saat ini masih berada pada angka kemiskinan yang masih di atas 10 persen, dengan sekitar 2 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegas Iqbal.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya mengejar percepatan, tetapi harus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga lapisan terbawah.

Pemprov NTB pun menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, setara rata-rata nasional.

Untuk mencapai target tersebut, pembangunan difokuskan mulai dari desa. Pemprov mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa, ditambah Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.

Melalui Program Desa Berdaya, sebanyak 40 desa miskin ekstrem menjadi prioritas awal dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1 miliar per desa, sementara 257 desa lainnya mendapat intervensi melalui program tematik.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” lanjutnya.

Di sektor pertanian, kebijakan yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Nilai tukar petani (NTP) tercatat meningkat dari 123 menjadi 134, yang dinilai berkorelasi langsung terhadap penurunan kemiskinan.

“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” ujarnya.

Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua motor utama ekonomi NTB, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.

Selain itu, NTB yang dikenal sebagai salah satu penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar juga memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh, mulai dari pra-keberangkatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan.

Program unggulan yang didorong antara lain skema zero cost, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan, serta pendampingan usaha bagi PMI purna.

Lunasi utang Rp632 miliar

Di sisi tata kelola pemerintahan, langkah besar yang diambil Pemprov NTB adalah melunasi seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar.

Iqbal menegaskan keputusan tersebut diambil untuk memastikan pembangunan dimulai dari fondasi fiskal yang sehat.

“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegasnya.

Meski sempat mempersempit ruang fiskal, kebijakan itu dinilai penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, disiplin, dan berkelanjutan.

Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sembari memperkuat reformasi birokrasi melalui manajemen talenta ASN, penataan BUMD, serta penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor keuangan daerah.

Iqbal menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat paling bawah.

“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” katanya.

Musrenbang himpun 864 usulan

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Musrenbang 2026 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah dalam penyusunan RKPD 2027.

Forum yang berlangsung pada 14–16 April 2026 itu berhasil menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota, hingga aspirasi DPRD.

Tema yang diusung yakni penguatan transformasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ekosistem industri agromaritim, serta destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, pada 2026 Pemprov NTB juga telah mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa/kelurahan pada 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.

“Pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai orkestrator pembangunan, tetapi juga hadir secara nyata hingga ke desa melalui intervensi langsung yang terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai penyerapan anggaran NTB cukup baik. Tantangan berikutnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi yang masih menyisakan tax gap.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, NTB diyakini mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif.