Musrenbang NTB 2026


Mataram, CatatanNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian pembangunan daerah yang dinilai terus menunjukkan tren positif. Pengakuan tersebut disampaikan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026).

Apresiasi datang dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, yang menilai NTB berhasil menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, unsur DPRD, hingga para mitra pembangunan.

Dalam sambutannya, Restuardy menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan NTB hingga 2025 menunjukkan performa yang menggembirakan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi, terobosan, serta berbagai capaian Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif, yang mengartikan keberlanjutan pembangunan terjaga dengan baik di NTB,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, NTB dinilai tetap mampu menjaga pertumbuhan yang positif meski menghadapi dinamika fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan dinilai memiliki potensi besar untuk terus diperkuat sebagai motor pertumbuhan.

Tak hanya itu, kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka NTB tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan berada di kisaran 3 persen.

Menurut Restuardy, capaian tersebut menjadi modal penting bagi NTB untuk berkontribusi pada target pembangunan nasional 2027, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 6,3–7,5 persen serta menekan pengangguran di bawah 5 persen.

“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan. Namun penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen tetap menjadi tantangan yang perlu didorong bersama,” tegasnya.

Selain capaian ekonomi dan sosial, aspek tata kelola pemerintahan juga mendapat perhatian khusus. Pemprov NTB diapresiasi atas peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 yang mencapai 79 poin, mencerminkan penguatan langkah-langkah pencegahan korupsi secara terintegrasi.

Peningkatan tersebut disebut berasal dari kontribusi seluruh perangkat daerah, mulai dari penguatan manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, hingga tata kelola anggaran yang semakin akuntabel.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. NTB diminta memastikan stok pangan lokal tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan operasi pasar dilakukan secara terukur.

“Kami titipkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan,” pesannya.

Menutup arahannya, Restuardy menegaskan bahwa Musrenbang 2026 menjadi momentum yang sangat penting karena tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029.

Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap perencanaan pembangunan NTB semakin tajam, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tajam dan memberikan dampak positif, terutama dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya.