Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Musrenbang NTB 2026


Mataram, CatatanNTB.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB berhasil masuk dalam 10 besar provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional dalam satu tahun terakhir.

Meski demikian, NTB masih tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Namun, tren penurunan yang terus terjadi dinilai menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan daerah berada di jalur yang tepat.

Capaian tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Kamis (16/4/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto itu, Iqbal menegaskan bahwa tren penurunan angka kemiskinan di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin konsisten.

“Penurunan tertinggi terjadi di dalam satu tahun terakhir ini. Alhamdulillah berdasarkan statistik BPS, angka kemiskinan di NTB meskipun kita ini 12 provinsi termiskin, tapi kita ini 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di dalam setahun terakhir ini,” ujarnya.

Data yang dipaparkan menunjukkan angka kemiskinan NTB pada 2014 masih berada di level 17,05 persen. Angka itu terus menurun hingga 13,68 persen pada 2022.

Setelah sempat naik tipis menjadi 13,85 persen pada 2023, tren kembali membaik dengan penurunan ke 12,91 persen pada 2024, lalu mencapai titik terendah dalam satu dekade pada 2025, yakni 11,38 persen.

Penurunan paling tajam tercatat pada periode 2024 hingga 2025, yakni sebesar 1,53 persen poin. Angka tersebut menjadi penurunan terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan memperlihatkan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Iqbal menyebut, salah satu faktor penting di balik capaian tersebut adalah menguatnya sektor pertanian yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

“Terkait nilai tukar petani yang naik, artinya program ketahanan pangan ini menjadi jalan lurus yang membawa kita keluar dari kemiskinan. Dan sudah terbukti dari data,” katanya.

Data Pemprov NTB menunjukkan NTP mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari posisi 95,40 pada 2010, angka tersebut naik menjadi 122,81 pada 2023, lalu kembali melonjak ke 134,14 pada 2025.

Kenaikan sebesar 10,83 poin pada periode 2024–2025 dinilai sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang paling signifikan pada tahun yang sama.

Meski tren menunjukkan perbaikan, Iqbal mengakui masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah penduduk besar, terutama Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Lombok Timur tentu saja karena penduduknya yang paling banyak, maka yang paling banyak miskin ekstremnya. Nomor dua Lombok Tengah, karena juga penduduknya besar,” ungkapnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029, sekaligus menurunkan angka kemiskinan umum dari dua digit menjadi satu digit.

Target tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB untuk memastikan pembangunan yang lebih merata, terutama di desa-desa yang masih masuk kategori miskin ekstrem.