Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Indah Damayanti Putri, saat apel bersama kepala OPD dan jajaran ASN Lingkup Pemprov NTB 


Mataram, CatatanNTB.com – Panitia seleksi (Pansel) telah menetapkan tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiga nama tersebut dinilai memiliki kapasitas untuk mengawal agenda besar reformasi birokrasi menuju visi NTB Makmur Mendunia.

Jabatan Sekda dinilai lebih dari sekadar posisi administratif. Sosok yang terpilih nantinya akan menjadi “dirigen” bagi mesin birokrasi Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan efisien.

Pemerintahan Iqbal-Dinda membutuhkan figur yang mampu membenahi sistem birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Target utamanya adalah menghadirkan birokrasi yang melayani, bukan dilayani.

Salah satu kandidat yang masuk tiga besar adalah Abul Chair, yang dikenal memiliki pengalaman kuat di bidang pengawasan keuangan negara. Ia dinilai membawa standar tinggi akuntabilitas dengan fokus pada penguatan clean governance atau pemerintahan yang bersih.

Dengan latar belakang tersebut, Abul Chair dinilai mampu menutup celah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Nama berikutnya adalah Dr. Ahmad Saufi, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di level nasional maupun internasional. Pengalaman panjang itu menjadi modal penting dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih lincah, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan.

Ia juga dipandang mampu menyelaraskan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi NTB dengan arah pembangunan nasional, sehingga program daerah dapat berjalan sejalan dengan visi pemerintah pusat.

Sementara itu, Ahsanul Khalik dinilai memiliki keunggulan pada pemahaman mendalam terhadap anatomi pemerintahan daerah. Sebagai birokrat karier, ia disebut memahami kebutuhan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Fokus yang dibawa Ahsanul Khalik adalah digitalisasi layanan publik serta percepatan koordinasi antar-OPD, sehingga visi dan program kepala daerah dapat lebih cepat diterjemahkan hingga ke level pelaksana di lapangan.

Dalam proses penentuan Sekda definitif, publik menaruh perhatian pada tiga aspek utama, yakni integritas, kapasitas, dan loyalitas terhadap visi pembangunan daerah.

Integritas menjadi syarat utama agar Sekda yang terpilih memiliki rekam jejak bersih dari persoalan hukum. Sementara kapasitas dibutuhkan untuk membedah berbagai sumbatan birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan publik.

Selain itu, loyalitas terhadap visi kepala daerah juga menjadi faktor penting agar program-program unggulan yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Siapapun yang nantinya terpilih, reformasi birokrasi disebut menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal proses ini demi masa depan NTB yang lebih transparan, profesional, dan benar-benar melayani.