Sekda NTB Abul Chair bersama Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi 


Mataram, CatatanNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmen membangun budaya inovasi di lingkungan birokrasi melalui Rapat Koordinasi Inovasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abdul Chair meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memimpin langsung pengembangan dan pelaporan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026.

Menurut Abul Chair, inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan atau kompetisi, melainkan harus menjadi budaya kerja birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

“IGA hanyalah instrumen pengukuran. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari inovasi yang kita lakukan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa inovasi daerah harus mampu menjawab berbagai isu strategis pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor pariwisata.

Dalam evaluasi inovasi daerah tahun 2025, masih ditemukan sejumlah catatan, antara lain minimnya inovasi yang direplikasi, belum optimalnya dokumentasi dan data pendukung, serta perlunya penguatan hilirisasi inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Karena itu, Sekda meminta setiap inovasi memiliki dampak yang terukur, didukung data sebelum dan sesudah pelaksanaan, berkelanjutan, serta mudah direplikasi.

“Jangan membuat inovasi karena ada lombanya. Buatlah inovasi karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi menegaskan bahwa kualitas inovasi tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaporkan, tetapi juga dari implementasi, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut Aryadi, BRIDA akan terus memperkuat fungsi pendampingan kepada perangkat daerah, mulai dari pengembangan, pengukuran dampak, dokumentasi hingga pelaporan inovasi.

“Inovasi harus menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan inovasi yang dikembangkan memiliki dampak nyata, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada tahun 2026, Pemprov NTB menargetkan peningkatan kualitas inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia. Salah satu inovasi unggulan yang akan didorong adalah Program IKHTIAR Pengentasan Kemiskinan melalui Desa Berdaya yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Melalui penguatan tata kelola inovasi dan pelaporan yang lebih baik, Pemprov NTB berharap inovasi tidak hanya meningkatkan capaian indeks dan penghargaan daerah, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat.