Kepala BKAD KLU Malasiswadi 


Lombok Utara, CatatanNTB.com – Sebanyak 455 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum menerima gaji sejak Januari 2026. Pemerintah daerah kini menyiapkan anggaran sekitar Rp4,8 miliar untuk membayarkan hak ratusan pegawai tersebut secara rapel.

Pembayaran gaji ditargetkan terealisasi pada Oktober 2026 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Saat ini, kebutuhan anggaran tersebut masih dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD KLU.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Malasiswadi, mengatakan anggaran yang disiapkan khusus untuk PPPK paruh waktu di bawah naungan Dikbud mencapai sekitar Rp4,8 miliar.

“Yang di bawah Dikbud itu sekitar Rp4,8 miliar, dari jumlah tenaga sebanyak 455,” kata Malasiswadi, Rabu (16/9/2026).

Ratusan pegawai tersebut terdiri atas guru dan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tertundanya pembayaran gaji terjadi setelah adanya perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

Sebelumnya, penghasilan mereka bersumber dari pos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Namun, setelah beralih status menjadi PPPK paruh waktu, pembiayaan gaji harus dialokasikan melalui belanja pegawai dalam APBD.

Pemkab KLU sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp660 juta dalam APBD murni 2026. Namun, alokasi tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji selama satu tahun.

Malasiswadi menegaskan, pembayaran gaji PPPK paruh waktu merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus direncanakan dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Ini menjadi kewajiban daerah untuk menganggarkan, merencanakan, kemudian melakukan pembayaran terhadap hak-hak PPPK di daerah. Namun, tentu juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, tidak ada lagi mekanisme penggantian anggaran dari pemerintah pusat untuk pembayaran gaji tersebut. Dengan demikian, seluruh kebutuhan pembiayaan menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten Lombok Utara.

Pemkab berharap pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD berjalan lancar agar pembayaran gaji 455 PPPK paruh waktu tersebut dapat segera direalisasikan, termasuk untuk memenuhi hak mereka sejak Januari 2026.

“Target bulan 10 bisa dibayar, insyaallah. Mudah-mudahan setelah APBD tidak menemui kendala dan berjalan sesuai target,” pungkasnya.