Ketua Organda NTB Junaidi Kasum


Mataram, CatatanNTB.com — Pengadaan jasa shuttle bus untuk mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 menuai sorotan dari DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Organda NTB mempertanyakan transparansi proses pengadaan, termasuk mekanisme penunjukan penyedia jasa serta keterlibatan operator angkutan lokal dalam layanan transportasi untuk ajang balap internasional tersebut.

Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum mengatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Gubernur NTB pada 25 September 2026. Organda meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengadaan shuttle bus yang digunakan untuk mendukung mobilitas penonton MotoGP Mandalika.

"Kami akan menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur. Kami ingin prosesnya dibuka secara transparan, termasuk HPS dan kontraknya," kata Junaidi.

Menurut Junaidi, Organda mempertanyakan proses penunjukan salah satu perusahaan pelat merah sebagai pemenang pengadaan. Ia mengaku pelaku usaha angkutan di NTB tidak pernah diajak berdiskusi ataupun mendapatkan sosialisasi sebelum penetapan penyedia.

"Kami sebagai wadah resmi pengusaha angkutan di NTB tidak pernah menerima ajakan berdiskusi maupun sosialisasi. Tiba-tiba sudah ada pemenang. Ini proses tertutup," ujarnya.

Organda NTB menyiapkan langkah lebih lanjut apabila hearing dengan pemerintah tidak menghasilkan kejelasan.

Junaidi mengatakan, jika hingga Kamis tidak ada penjelasan yang dianggap memadai, Organda berencana menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Jumat untuk meminta audit investigasi terhadap pengadaan shuttle bus MotoGP Mandalika 2026.

Empat Tuntutan Organda

Dalam pertemuan dengan Gubernur NTB, Organda akan membawa empat tuntutan utama.

Pertama, meminta pihak terkait membuka secara transparan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak pengadaan shuttle bus.

Kedua, Organda mendorong adanya skema pembagian 70 persen operator lokal NTB dan 30 persen operator dari luar daerah.

Ketiga, Organda meminta harga sewa armada mengacu pada standar yang ditetapkan dalam keputusan Organda, yakni Rp2,5 juta per hari.

Keempat, seluruh hasil pembahasan antara pemerintah dan Organda diminta dituangkan dalam berita acara kesepakatan resmi.

Bagi Organda, persoalan ini bukan semata soal pembagian pekerjaan angkutan, tetapi juga menyangkut kesempatan pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam event internasional yang digelar di NTB.

Junaidi menilai operator lokal memiliki kapasitas untuk mendukung kebutuhan transportasi selama MotoGP Mandalika. Organda NTB, kata dia, menaungi lebih dari 500 perusahaan otobus dan menyiapkan lebih dari 300 armada bus pariwisata.

"Kami memiliki armada dan sumber daya yang bisa mendukung kebutuhan transportasi MotoGP. Karena ini event internasional sekaligus agenda nasional, pelaku usaha lokal semestinya juga mendapatkan ruang untuk berpartisipasi," katanya.

Transportasi MotoGP Jadi Sorotan

Organda menilai kesiapan transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.

Layanan shuttle bus tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan armada, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu, serta kemampuan mengangkut penonton dalam jumlah besar menuju dan dari kawasan Sirkuit Internasional Mandalika.

Karena itu, Organda meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Hingga kini, Organda masih menunggu penjelasan pemerintah terkait mekanisme pengadaan shuttle bus tersebut. Pertemuan dengan Gubernur NTB pada 25 September akan menjadi momentum bagi Organda untuk meminta kejelasan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Jika tidak memperoleh penjelasan yang dianggap cukup, Organda menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke LKPP RI dan KPK RI untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.