Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi 


Lombok Barat, CatatanNTB.com — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan rekomendasi hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung penyediaan air bersih dan penpala gembangan hilirisasi komoditas lokal. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur NTB dalam menentukan prioritas pembangunan dan perencanaan anggaran.

Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula BRIDA Provinsi NTB, Senin (12/10/2026). Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari potensi sumber air bawah tanah di Lombok Selatan, teknologi desalinasi air laut, hingga pengembangan industri berbasis jagung dan kelor.

Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan rekomendasi riset BRIN mencakup tiga sektor utama, yakni ketersediaan air bersih, hilirisasi jagung dan kelor, serta pengembangan sektor perikanan.

Menurutnya, setiap usulan perlu dikaji berdasarkan bukti ilmiah dan kebutuhan riil daerah agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sektor air bersih, dua usulan yang menjadi perhatian awal adalah kajian potensi air tanah dan sungai bawah tanah di Lombok Selatan serta penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih.

Kajian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi sumber air, lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan, serta kelayakan pemanfaatannya bagi kebutuhan masyarakat, pertanian, dan kawasan pariwisata.

Pemerintah juga perlu membandingkan berbagai alternatif penyediaan air bersih dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya operasional, dan keberlanjutan pengelolaan. Rencana pendanaan kedua kajian itu akan ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan kebutuhan teknis dan proses penganggaran tahun 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menekankan bahwa pembangunan fasilitas air bersih harus didukung kesiapan pengelola, sumber daya manusia, kepastian lahan, serta pembiayaan pemeliharaan.

Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga memastikan layanan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain air bersih, rapat koordinasi turut membahas peluang peningkatan nilai tambah jagung dan kelor melalui pengembangan industri pengolahan. Sektor pertanian menyoroti pentingnya teknologi pengeringan pascapanen dan industri pakan berbasis bahan baku lokal untuk mendukung peternak serta menekan kendala biaya pakan.

Penyusunan peta jalan atau roadmap hilirisasi jagung dan kelor hingga 2030 juga menjadi bagian dari pembahasan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan penganggaran secara bertahap.

Sementara itu, perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB mengingatkan bahwa kajian air bawah tanah perlu memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi setempat. Penentuan potensi sumber air harus didasarkan pada data lapangan agar solusi yang direncanakan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Rapat tersebut dihadiri Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas PUPRPKP, serta perwakilan Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan OPD terkait.

Hasil pembahasan akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur NTB dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda, untuk menelaah kebutuhan teknis, pembagian peran, dokumen kerja sama, dan kesiapan anggaran.

Melalui langkah ini, BRIDA NTB mendorong agar hasil riset tidak berhenti sebagai dokumen kajian, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.