Kaban KESBANGPOL NTB H. Ruslan Abdul Gani ikuti Ujian Terbuka Disertasi 


Mataram, CatatanNTB.com – Kepala Badan KESBANGPOLDAGRI Provinsi NTB, Haji Ruslan Abdul Gani, SH., MH resmi meraih gelar Doktor Hukum setelah berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Universitas Mataram. Ujian terbuka disertasi digelar Selasa (25/11/2025) di Aula Prof. Asikin lantai tiga.


Dalam ujian tersebut, Ruslan Abdul Gani mempertahankan disertasinya yang berjudul “Reformulasi Kewenangan DPD dalam Melakukan Pemantauan dan Mengevaluasi Raperda dan Perda: Mengkaji Pasal 1 Huruf J UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.”


Ujian terbuka tahun akademik 2025/2026 itu dipimpin oleh Majelis Penguji yang beranggotakan:

1. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH — Ketua Majelis

2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum — Promotor

3. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH — Ko-Promotor I

4. Dr. Minollah, SH., MH — Ko-Promotor II

5. Prof. Dr. Gede Putu Arya Sumerta, SH., MH — Penguji Eksternal (Universitas Udayana Denpasar, Bali)

6. Prof. Dr. Kurniawan, SH., MHum — Penguji

7. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., MHum — Penguji

8. Prof. Dr. H. Kaharudin, SH., MH — Penguji

9. Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH — Penguji

H. Ruslan Abdul Gani usai ujian terbuka disertasi doktor hukum Unram 



Setelah melalui rangkaian proses akademik dan sesi pertanyaan dari para penguji, Ruslan Abdul Gani dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ia tercatat meraih IPK 3,90, yang sekaligus menegaskan capaian akademiknya pada jenjang pendidikan tertinggi.


Capaian tersebut mendapat apresiasi dari jajaran akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Disertasi yang diangkat dianggap memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, baik Raperda maupun Perda.


Dengan gelar Doktor yang telah diraih, Ruslan Abdul Gani menyampaikan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem hukum di daerah maupun nasional. (Red)