Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Desa PDT Yandri Susanto


Jakarta, CatatanNTB.com — Program Desa Berdaya yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian serius dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Bahkan, konsep tersebut dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis desa.

Ketertarikan itu disampaikan Mendes saat menerima paparan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam pertemuan di Kantor Kementerian Desa di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Yandri, pendekatan yang dilakukan NTB melalui orkestrasi berbagai program pembangunan desa serta kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara lebih efektif.

“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri.

Ia menambahkan, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa. Dukungan tersebut juga akan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.

“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang bisa didorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mendes juga menyatakan kesediaannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial. Kehadiran dua menteri tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan desa serta pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa Desa Berdaya merupakan strategi utama pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.

Program ini tidak membangun skema baru sepenuhnya, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang sudah ada agar berjalan terpadu di tingkat desa.

“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja lebih efektif di desa,” jelas Miq Iqbal.

Pendekatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.

Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang dibiayai pemerintah provinsi. Pendamping ini bekerja bersama pendamping desa agar intervensi program tepat sasaran.

Iqbal menyebutkan, intervensi dilakukan pada dua level, yakni pada tingkat keluarga dan pada tingkat desa.

Dalam pemetaan yang dilakukan, sekitar 60 persen warga miskin ekstrem masih berada pada kelompok produktif yang dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan dan tetap mendapatkan perlindungan sosial.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi hingga desa wisata.

Menurut Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan desa adalah kebutuhan pasokan pangan untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.

Melalui konsep tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup di tingkat desa dengan peran koperasi desa dan BUMDes sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar.

Iqbal menegaskan, penguatan ekonomi desa juga menjadi langkah penting untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.

“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial bisa kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.(Str)