Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf 


Jakarta, CatatanNTB.com – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan antusiasmenya menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Senin (9/3). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta penanganan berbagai persoalan sosial.

Mensos yang akrab disapa Gus Men mengatakan pemerintah pusat sedang melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini diperkuat dengan penugasan Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional untuk memastikan data penerima bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.

“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.

Selain pembenahan data sosial, Kementerian Sosial juga menjalankan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, makan, pakaian hingga layanan kesehatan ditanggung negara, sekaligus dilengkapi pembinaan karakter dan keterampilan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan komitmen daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di NTB.

Menurutnya, NTB saat ini masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tercatat sekitar 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem dengan hampir 114 ribu kepala keluarga dalam kondisi tersebut.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

Pendekatan program ini dilakukan pada dua level, yakni level keluarga dan desa. Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran hingga pengembangan greenhouse.

Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga mengundang Menteri Sosial untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April mendatang.

Menanggapi undangan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk hadir sekaligus memperkuat dukungan program sosial di NTB.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Sosial juga berencana melaksanakan bakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, serta membantu pembangunan dua kawasan Kampung Nelayan terpadu yang masing-masing terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial.

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” tegas Gus Men.

Gubernur Miq Iqbal menyatakan Pemerintah Provinsi NTB siap bersinergi dengan berbagai program Kementerian Sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.