Foto: SP Mataram 


Mataram, CatatanNTB.com – Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram menyatakan penolakan terhadap rencana kerja sama Board of Peace (BOP) serta perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Organisasi ini menilai kedua skema tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan negara dan mengancam penghidupan masyarakat, khususnya perempuan akar rumput.

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram, Ida Hidayati, menilai skema BOP tidak dapat dilepaskan dari agenda geopolitik Amerika Serikat yang sejak masa pemerintahan Donald Trump diarahkan pada ekspansi pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, narasi “perdamaian” yang diusung dalam skema tersebut justru dinilai tidak mencerminkan keadilan karena Palestina tidak dilibatkan dalam proses perumusannya, sementara Israel yang selama puluhan tahun menduduki wilayah Palestina justru menjadi bagian dari skema tersebut.

“Tujuan yang dirumuskan hanya menekankan rekonstruksi dan stabilisasi Palestina pasca-konflik tanpa menyoroti pelanggaran hak asasi manusia serta praktik penjajahan yang dilakukan Israel. Ini menunjukkan bahwa skema tersebut hanya menjadi bentuk lain dari penjajahan berkedok perdamaian,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Solidaritas Perempuan Mataram juga menilai keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Keputusan itu dinilai dapat mereduksi posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mengklaim berpihak pada perjuangan bangsa-bangsa yang masih mengalami kolonialisme.

Selain itu, organisasi tersebut menilai militerisasi wilayah konflik dan agenda geopolitik global juga berdampak pada meningkatnya emisi karbon, kerusakan lingkungan, serta memperparah ketidakadilan sosial dan gender. Dalam kondisi krisis lingkungan dan konflik, perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak.

Di sisi lain, minimnya informasi yang disampaikan kepada publik mengenai perjanjian BOP juga dinilai dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kondisi ini bahkan mulai memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan dampak konflik global terhadap Indonesia.

“Sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan menyetok bahan makanan karena khawatir terjadi kelangkaan jika konflik meluas. Jika kondisi ini berkembang, dikhawatirkan memicu kepanikan dan perebutan kebutuhan pokok di pasar,” kata Ida.

Selain menolak BOP, Solidaritas Perempuan Mataram juga mengkritik perjanjian perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mereka menilai perjanjian tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup besar.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia disebut harus memenuhi sekitar 214 ketentuan, sementara Amerika Serikat hanya menjalankan sembilan ketentuan.

Menurut Solidaritas Perempuan Mataram, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip timbal balik dalam perjanjian tersebut tidak berjalan setara dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Liberalisasi perdagangan melalui ART juga dinilai dapat memperbesar arus masuk barang impor dari Amerika Serikat dengan harga lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Kondisi ini dikhawatirkan menghimpit produsen lokal, petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil yang kesulitan bersaing dari sisi harga, kualitas, maupun strategi pemasaran.

Dampak paling besar, menurut mereka, akan dirasakan oleh perempuan di tingkat akar rumput yang selama ini menggantungkan penghidupan pada usaha kecil, perdagangan lokal, pengolahan pangan, dan pertanian skala kecil.

“Banyak usaha UMKM berpotensi gulung tikar karena masyarakat menjadi semakin bergantung pada produk impor dan produk lokal perlahan hilang dari pasar,” ujarnya.

Selain itu, perluasan investasi dan orientasi ekonomi berbasis ekspor juga dikhawatirkan mendorong alih fungsi lahan, konsentrasi kepemilikan tanah, serta ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan skala besar yang berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat.

Dalam situasi tersebut, perempuan disebut menghadapi dampak berlapis, mulai dari kehilangan sumber penghidupan, meningkatnya beban kerja domestik akibat krisis ekonomi dan lingkungan, hingga kerentanan terhadap migrasi kerja berisiko tinggi tanpa perlindungan memadai.

Karena itu, Solidaritas Perempuan Mataram menegaskan penolakan terhadap perjanjian BOP dan ART Indonesia–Amerika Serikat karena dinilai berpotensi memperdalam ketimpangan struktural serta melemahkan kedaulatan negara.

Mereka juga mendorong pemerintah memastikan setiap kebijakan kerja sama internasional berpihak pada kepentingan rakyat, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta memperkuat keadilan gender dan keberlanjutan lingkungan.