Demisioner DPM UMMAT dan Sekretaris IMM Mataram Muhammad Aminuddin 


Oleh: Muhamad Aminuddin


Mataram, CatatanNTB.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional kerap terjebak dalam romantisme sejarah Ki Hadjar Dewantara, namun abai membedah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan. Di tengah euforia seremonial, penting bagi publik untuk mengajukan pertanyaan kritis: apakah semangat “Merdeka Belajar” benar-benar telah terinternalisasi dalam praktik birokrasi pendidikan, atau sekadar menjadi jargon politik tanpa substansi?

Secara normatif, konstitusi telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Namun, efektivitas implementasinya di daerah masih terkendala inefisiensi birokrasi. Akibatnya, transformasi pendidikan berjalan lamban, bahkan cenderung stagnan di tengah tuntutan perubahan zaman yang semakin cepat.

Salah satu persoalan krusial terletak pada paradoks kesejahteraan guru dan beban administrasi. Dalam praktiknya, banyak tenaga pendidik menghabiskan hingga 40 persen waktu kerja untuk urusan administratif di berbagai platform digital. Situasi ini menggeser fokus utama guru dari pengembangan kognitif siswa menjadi sekadar pemenuhan validasi data. Martabat guru pun tereduksi—dari pendidik menjadi operator birokrasi dalam sistem yang kaku.

Di sisi lain, digitalisasi pendidikan menghadirkan anomali. Investasi besar dalam infrastruktur teknologi, termasuk pembangunan BTS dan pengadaan perangkat digital, belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini tercermin dari capaian Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih tertinggal dalam literasi dan numerasi. Digitalisasi kerap berhenti pada perubahan medium, tanpa diikuti transformasi kurikulum yang berorientasi pada pemecahan masalah.

Namun demikian, tidak semua cerita bernuansa pesimistis. Digitalisasi juga membuka peluang demokratisasi pengetahuan, terutama bagi wilayah marginal seperti Papua. Akses terhadap sumber belajar global kini semakin terbuka, memungkinkan anak-anak di pelosok untuk belajar tanpa terhambat batas geografis. Ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur digital dapat menjadi kunci membuka potensi intelektual yang selama ini terpinggirkan.

Persoalan kesenjangan pendidikan antara wilayah urban dan rural tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di luar Pulau Jawa masih timpang. Kebijakan nasional yang seragam sering kali gagal menjawab realitas sosial daerah. Tanpa kebijakan afirmatif yang progresif, pendidikan hanya akan memperkuat privilese kelompok tertentu.

Di tengah berbagai keterbatasan, harapan justru tumbuh dari gerakan akar rumput. Komunitas guru yang saling berbagi praktik baik menjadi bukti bahwa inovasi tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan. Inisiatif kolektif ini menunjukkan adanya resiliensi sistemik dari bawah—bahwa perubahan tetap mungkin terjadi meski tanpa intervensi birokrasi yang masif.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Tingginya angka pengangguran terdidik, terutama dari lulusan SMK dan perguruan tinggi, mencerminkan adanya jurang antara kurikulum dan realitas dunia kerja. Kampus kerap terjebak dalam “menara gading” yang jauh dari dinamika ekonomi.

Meski begitu, langkah progresif mulai terlihat melalui program magang bersertifikat dan kolaborasi dengan praktisi industri. Integrasi ini menjadi strategi penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar kerja global.

Secara keseluruhan, pendidikan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Skeptisisme publik perlu dijaga sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif. Kritik yang tajam justru menjadi prasyarat lahirnya perbaikan yang substansial.

Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus menjadi titik tolak untuk menuntut sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan memanusiakan manusia. Keberanian mengakui kelemahan sistem adalah langkah awal menuju transformasi yang benar-benar menyentuh akar persoalan.