Demisioner DPM UMMAT dan Sekretaris IMM Mataram Muhammad Aminuddin 


Oleh: Muhamad Aminuddin

Mataram, CatatanNTB.com - Setiap bulan Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Upacara digelar, narasi heroik diulang, dan semangat kebangsaan kembali digaungkan. Namun, pertanyaannya: apakah kebangkitan itu benar-benar hidup dalam praktik keseharian, atau sekadar menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna substantif?

Secara epistemologis, kebangkitan seharusnya tidak dipahami sebagai artefak sejarah yang statis. Ia adalah proses dialektis yang terus bergerak, beradaptasi, dan berkembang. Sayangnya, realitas menunjukkan adanya stagnasi dalam mentransformasikan semangat 1908 menjadi energi pembangunan manusia. Indikatornya terlihat jelas: skor PISA Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development selama dua dekade terakhir. Ini menandakan bahwa fondasi intelektual bangsa belum benar-benar “bangkit”.

Di sisi lain, makna kebangkitan juga mengalami pergeseran secara sosiologis. Nasionalisme kerap direduksi menjadi komoditas ekonomi dan identitas pemasaran. Narasi populis lebih dominan daripada upaya membangun kemandirian struktural. Padahal, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal masih tinggi. Artinya, kedaulatan ekonomi yang menjadi cita-cita kebangkitan belum sepenuhnya terwujud.

Paradoks semakin nyata di ruang digital. Di era konektivitas tanpa batas, kebangkitan nasional idealnya bertumpu pada kematangan intelektual dan nalar kritis. Namun yang terjadi justru sebaliknya: reaktivitas emosional lebih dominan dibanding dialog produktif. Laporan Digital Civility Index dari Microsoft menempatkan tingkat kesopanan netizen Indonesia relatif rendah di kawasan Asia Tenggara. Energi kolektif bangsa pun lebih banyak terserap dalam konflik horizontal ketimbang kolaborasi berbasis pengetahuan.

Kesenjangan antara ambisi dan realitas juga tampak dalam pola ekonomi. Di satu sisi, Indonesia menargetkan diri sebagai kekuatan ekonomi global pada 2045. Di sisi lain, rasio belanja penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB masih tertinggal. Data UNESCO menunjukkan bahwa investasi riset Indonesia belum mampu menyaingi negara-negara tetangga yang lebih progresif dalam inovasi teknologi. Tanpa penguatan modal manusia dan riset, kebangkitan hanya akan menjadi slogan tanpa daya dorong nyata.

Lebih jauh, reduksi makna kebangkitan pada seremoni tahunan justru berbahaya. Ia menciptakan ilusi bahwa kewajiban kebangsaan telah selesai hanya dengan mengikuti upacara. Padahal, indikator seperti Indeks Persepsi Korupsi masih menunjukkan tantangan serius dalam integritas tata kelola. Begitu pula dengan ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam Rasio Gini yang belum sepenuhnya membaik.

Kebangkitan yang autentik seharusnya hadir dalam konsistensi—dalam kebijakan publik yang adil, birokrasi yang berintegritas, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ia bukan peristiwa sesaat, melainkan proses yang hidup dalam setiap keputusan kolektif bangsa.

Dalam konteks pendidikan, transformasi menjadi kunci. Sekolah dan kampus tidak boleh hanya mencetak tenaga kerja teknis, tetapi juga warga negara dengan nalar kritis dan kesadaran global. Kebangkitan nasional di ruang kelas berarti peningkatan kualitas pendidikan, rata-rata lama sekolah, serta kemampuan bersaing di pasar global.

Di tengah tantangan global, definisi kebangkitan juga harus diperluas. Kedaulatan nasional tidak lagi sekadar soal teritorial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas besar, kegagalan menjaga hutan dan laut adalah kegagalan dalam menjaga masa depan.

Karena itu, diperlukan reorientasi paradigma secara menyeluruh. Kebangkitan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang tanpa garis finis. Ia menuntut etos kerja, komitmen, dan kesadaran kolektif yang melampaui seremoni.

Pada akhirnya, tanggal bersejarah seharusnya menjadi “stasiun pengisian ulang” energi kebangsaan—bukan titik akhir perjuangan. Kebangkitan nasional yang sejati terjadi ketika setiap individu merasa bertanggung jawab atas nasib bangsa, dalam setiap detik kehidupannya.

Jika tidak, maka kebangkitan hanya akan tinggal cerita—indah didengar, tetapi jauh dari kenyataan.