Aksi Demo Hari Pendidikan Nasional 2026


Mataram, CatatanNTB.com – Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ( 4/5/26), dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional berujung ricuh. Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menilai aparat bertindak represif saat mengawal jalannya aksi.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan di NTB. Di antaranya pemerataan gaji guru honorer antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta desakan percepatan rehabilitasi ruang kelas yang dinilai tidak layak digunakan.

Namun, alih-alih mendapatkan respons dialogis, massa aksi mengaku justru mendapat tindakan keras dari aparat. Tercatat, tiga peserta aksi mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Mataram, Erwin Setiawan, menyayangkan insiden tersebut. Ia menilai tindakan aparat tidak mencerminkan prinsip pengamanan yang humanis.

“Yang kami dapatkan bukan solusi atau ruang diskusi, melainkan tindakan arogansi dan represif dari aparat,” ujarnya.

Erwin menegaskan bahwa tindakan tersebut mencederai nilai demokrasi, khususnya kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Ia juga menyinggung peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IMM Kota Mataram, lanjutnya, mengecam keras insiden tersebut dan mendesak adanya evaluasi terhadap aparat yang bertugas saat pengamanan aksi berlangsung.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak ditangani secara serius, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak untuk memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Satpol PP terkait dugaan tindakan represif dalam pengamanan aksi tersebut.