Pemda KLU Kerjasama dengan BPR NTB untuk penyaluran gaji P3K 


Lombok Utara, CatatanNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperluas kerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda. Bank milik daerah tersebut kini dipercaya menjadi mitra penyalur gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kerja sama ini tidak hanya diarahkan untuk menjamin kelancaran pembayaran gaji PPPK, tetapi juga menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Malasiswadi, dan Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (7/9/2026). Penandatanganan itu disaksikan Sekretaris Daerah KLU, Sahabudin.

Sahabudin mengatakan, kerja sama tersebut bukan sekadar urusan teknis penyaluran gaji, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja BUMD yang dimiliki.

Menurutnya, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perkembangan bank milik daerah agar semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi ekonomi.

“Sebagai pemegang saham, kita memiliki kewajiban untuk membesarkan bank milik kita sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, semakin luas aktivitas dan jangkauan layanan BPR NTB, semakin besar pula peluang perusahaan meningkatkan laba. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan dividen yang diterima pemerintah daerah.

Tambahan dividen dinilai penting di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Sahabudin mengungkapkan, pengurangan dana transfer tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar. Karena itu, optimalisasi sumber pendapatan daerah, termasuk dividen dari BUMD, menjadi salah satu harapan pemerintah daerah untuk menjaga kapasitas fiskal.

“Kita harus berterus terang, dividen itulah salah satu harapan kita di tengah kondisi fiskal yang menantang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal, memastikan penyaluran gaji PPPK KLU akan dilakukan tepat waktu. Pihaknya bahkan menyiapkan skema dana talangan atau bridging fund untuk mengantisipasi kemungkinan kendala pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Insyaallah tidak akan ada masalah dalam penyaluran gaji ini. Kami yakinkan semua PPPK akan menerima gaji tepat pada waktunya, hari dan jam yang sama,” tegasnya.

Faisal juga memastikan para PPPK tidak perlu membuka rekening baru. Penyaluran gaji tetap menggunakan rekening Bank NTB yang telah dimiliki masing-masing pegawai.

Selain kerja sama penyaluran gaji, BPR NTB juga menargetkan perluasan jaringan pelayanan di Lombok Utara. Pada 2027 mendatang, bank tersebut menargetkan pembukaan kantor layanan di seluruh kecamatan.

Perluasan jaringan ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga memperkuat bisnis BPR NTB sehingga kontribusi dividen bagi pemerintah daerah dapat terus meningkat.